Farid Gaban Sentil Yunarto: Tol-nya Jokowi? Bahkan Orba Tidak Mengklaim Jagorawi sebagai Jasanya!
KONTENISLAM.COM - Penyebutan ‘Tol Jokowi’ ramai menjadi perbincangan di laman Twitter. Istilah ini mulai ramai sejak Minggu, 2 Januari 2022 pagi dan menjadi bahan perbincangan warganet.
Usut punya usut, narasi ‘Tol Jokowi’ pertama kali muncul dari cuitan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya pada Sabtu 1 Januari 2022.
Yunarto menanggapi pernyataan seorang warganet yang membahas soal kader PDIP gowes hingga selfie di JPO yang dibangun Gubernur Anies Baswedan.
Cuitan itu lantas ditanggapi Yunarto melalui akunnya @yunartowijaya.
“Kok gak sekalian ketawain kalo ada kader PKS & Demokrat yang ikut menikmati Tol-nya Jokowi… Mbok ya gak gini tarung idenya…", tulis Yunarto dikutip dari Pikiranrakyat.com Senin 3 Januari 2022.
Dari sinilah cuitan Tol Jokowi menjadi ramai diperbincangkan terutama setelah mendapat respon dari beberapa tokoh seperti Said Didu.
Terbaru, dikutip dari Rmol.id Senin 3 Januari 2022, sepuh wartawan Farid Gaban juga angkat bicara soal penyebutan Tol Jokowi.
Farid yang juga sejarawan itu menceritakan bahwa dulu saat pembangunan tol pertama di Indonesia yakni Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi) terpasang sebuah plank besar.
Farin menuturkan, pada plank besar itu tertulis, ‘Jalan ini dibiayai dari obligasi yang Anda Bayar.’
Dalam pengamatan Farid, Presiden Soeharto yang menginisiasi pembangunan itu tidak mengklaim bahwa tol yang dibangun adalah berkat jasa presiden yang bergelar bapak pembangunan itu.
“Toll-nya Jokowi? Dulu, di pinggir Jagorawi (tol pertama) ada plank besar. ‘Jalan ini dibiayai dari obligasi yang Anda bayar.’ Bahkan Orba tidak mengklaim Jagorawi sebagai jasanya,” demikian cuitan Farid Gaban.
Tol pada dasarnya, menurut Farid, atas dasar konsumen yang rutin membayar setelah masuk pintu tol.
Ia tidak sependapat yang menganggap bahwa tol itu sebagai hadiah negara. Terlebih atas jasa seorang Presiden Jokowi.
“Jalan tol pada dasarnya dibangun oleh konsumen yang membayarnya, bukan hadiah negara, apalagi presiden,” pungkasnya. [terkini]
