WFH di Jakarta karena Polusi Udara, Pengusaha Respons Begini
KONTENISLAM.COM - Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bakal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) mulai 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023. Langkah itu bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta, yang dituding Pemprov DKI berasal dari sektor transportasi sebagai salah satu penyumbangnya.
Lalu, bagaimana sebenarnya efektifitas pemberlakuan WFH bagi tujuan mengurangi polusi udara di Jakarta itu sendiri?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan, sebenarnya keputusan Pemprov DKI memberlakukan WFH sebagai solusi mengurangi polusi udara di Jakarta, hanyalah bersifat reaktif saja. Karena, Shinta menduga bahwa tingginya polusi udara di Jakarta, menurut Pemda DKI bisa diatasi sesegera mungkin hanya dengan memberlakukan WFH semata.
"WFH ini sebenarnya reaktif, ya karena dianggap kalau tidak pakai kendaraan yang fosil fuel-nya tinggi, mungkin itu bisa mengurangi polusi," kata Shinta saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Dia pun memohon perhatian Pemda untuk tidak hanya melihat masalah polusi udara di Jakarta, hanya dari satu sektor saja. Yaitu mengenai mobilitas atau penggunaan kendaraan, sebagai penyebab polusi udara.
Shinta menegaskan, dalam memahami masalah polusi udara ini, Pemprov DKI Jakarta harus melihat dari hal-hal terkait lainnya. Seperti misalnya soal dekarbonisasi, jenis pembangkit listrik yang dimanfaatkan, soal sampah, dan hal-hal lain yang juga berkontribusi pada polusi udara.
"Ini yang saya rasa menjadi tugas kita bersama, soal bagaimana kita bisa mempercepat transisi energi yang ada. makanya kenapa kita ke depannya mendukung adanya JETP, karena transisi energi menjadi salah satu solusi untuk kita bisa menurunkan polusi," ujar Shinta.
Dia menegaskan, solusi dari masalah polusi udara ini bukan hanya dengan memberlakukan WFH semata. Karena, masalah polusi tersebut sejatinya membutuhkan solusi yang lebih integrated, dari berbagai sektor yang ada.
Terlebih, lanjut Shinta, nyatanya tidak semua jenis bidang pekerjaan bisa menerapkan kebijakan WFH, selain sejumlah sektor yang memang sudah memanfaatkan format hybrid dalam bidang pekerjaannya masing-masing.
"Bagi kami, tidak semua pekerjaan itu bisa WFH, itu sudah jelas. Jadi kalau pabrik, hotel-hotel, dan housekeeping, itu mana bisa WFH," kata Shinta.
"Tapi prinsipnya, kalau dari masa pandemi, kita sudah melihat bahwa sebenarnya banyak pekerjaan yang sudah mulai juga dilakukan secara hybrid. Yang proses digitalisasinya sudah jalan pun masih ada juga yang sampai sekarang masih melakukan hybrid," ujarnya.[viva]