Ada Indikasi Jokowi Cawe-cawe Lagi Lewat Penyaluran Bansos di Pilkada 2024, Djarot Saiful Hidayat: Basa Jawane Cetho Welo Welo! Gamblang Banget!
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, terdapat indikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melakukan cawe-cawe pada gelaran Pilkada 2024.
Pernyataan itu disampaikan Djarot merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.
"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo. Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget gitu lho," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Djarot menegaskan, distribusi bansos yang mungkin akan berlanjut hingga Desember 2024, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. PDIP meminta indikasi tersebut disorot oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Djarot pun berharap, apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2024, terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi tidak terulang kembali pada Pilkada Serentak 2024.
"Kita minta betul penyelenggara pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember," ucap Djarot.
Menurut Djarot, indikasi penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada 2024 akan menjadi materi pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei mendatang.
"Inilah yang akan diumbar dalam bahasan kita nanti di Rakernas, bagaimana supaya kita untuk bisa mengawasi mengawal," tegas Djarot.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa distribusi bansos beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni 2024. Kepala negara juga berharap, distribusi itu dapat diperpanjang hingga Desember, tetapi tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita berdoa bersama ya supaya bisa terus sampai Desember," kata Jokowi di Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/5) lalu.
Sumber: jawapos
Pernyataan itu disampaikan Djarot merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.
"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo. Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget gitu lho," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Djarot menegaskan, distribusi bansos yang mungkin akan berlanjut hingga Desember 2024, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. PDIP meminta indikasi tersebut disorot oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Djarot pun berharap, apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2024, terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi tidak terulang kembali pada Pilkada Serentak 2024.
"Kita minta betul penyelenggara pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember," ucap Djarot.
Menurut Djarot, indikasi penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada 2024 akan menjadi materi pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei mendatang.
"Inilah yang akan diumbar dalam bahasan kita nanti di Rakernas, bagaimana supaya kita untuk bisa mengawasi mengawal," tegas Djarot.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa distribusi bansos beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni 2024. Kepala negara juga berharap, distribusi itu dapat diperpanjang hingga Desember, tetapi tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita berdoa bersama ya supaya bisa terus sampai Desember," kata Jokowi di Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/5) lalu.
Sumber: jawapos
