Jokowi Perintahkan Semua RS yang Bekerja Sama dengan BPJS Terapkan KRIS
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Sistem kelas yang ada dalam asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara resmi dihapus oleh Presiden Joko Widodo.
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan itu secara resmi telah menghapus sistem kelas 1,2, dan 3 pada BPJS Kesehatan.
Sebagai ganti dari sistem tersebut, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Melalui keputusan yang dikeluarkan pada 8 Mei 2024, Jokowi telah memerintahkan kepada setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, untuk menerapkan KRIS paling lambat pada 30 Juni 2025 mendatang.
Adapun perubahan iuran dalam sistem KRIS termuat dalam Pasal 103B Perpres 59 Tahun 2024. Ayat 6 Pasal 103B, di mana Menteri Kesehatan akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas ruang perawatan di tiap rumah sakit.
Evaluasi tersebut dilakukan bersama dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap nantinya akan menjadi dasar penetapan dari manfaat, tarif dan Iuran BPJS Kesehatan, dengan penetapan yang akan diputuskan paling lambat pada 1 Juli 2025
Sumber: RMOL
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan itu secara resmi telah menghapus sistem kelas 1,2, dan 3 pada BPJS Kesehatan.
Sebagai ganti dari sistem tersebut, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Melalui keputusan yang dikeluarkan pada 8 Mei 2024, Jokowi telah memerintahkan kepada setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, untuk menerapkan KRIS paling lambat pada 30 Juni 2025 mendatang.
Adapun perubahan iuran dalam sistem KRIS termuat dalam Pasal 103B Perpres 59 Tahun 2024. Ayat 6 Pasal 103B, di mana Menteri Kesehatan akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas ruang perawatan di tiap rumah sakit.
Evaluasi tersebut dilakukan bersama dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap nantinya akan menjadi dasar penetapan dari manfaat, tarif dan Iuran BPJS Kesehatan, dengan penetapan yang akan diputuskan paling lambat pada 1 Juli 2025
Sumber: RMOL
