Prabowo Ditantang Prakarsai Bantuan Militer untuk Palestina
Daftar Isi
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6J03k28n4Jq5QswWD06N4Z7pUjOSYInOH7MItbzzzjKrCSO_s5nohhBG24DDRNKdzGK_aiqMS081e9ijOyhSc-wOkz1og6palA2f9O_UiEpNTMXFepj7-MLly2kpjtBZCOhbO5f3cD6tinEFglO1VW5dgQjh7c5e9cOBzngw8-AanVfJT1xIiur_EdLc/s600-rw/photo_2024-06-02_05-43-28.jpg)
JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Ulama VII mendorong adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain untuk mendukung Palestina dalam menghentikan kekejaman zionis Israel.
"Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka Pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam (OKI) untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan di Jakarta, Jumat (31/5/2024), lansir ANTARA.
Niam mengatakan dukungan Pemerintah RI terhadap Palestina harus diwujudkan, karena Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka agresi dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Kemudian, katanya, umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa.
Dalam situasi damai, lanjutnya, implementasi jihad, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan dengan bersungguh-sungguh dan berkelanjutan demi meninggikan agama Allah.
“Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban Muslim dan Muslimat untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara,” pungkasnya.
(*)