Jokowi Sudah Mulai Masuk Ranah Versi Hukum Karma
Daftar Isi
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Selain Megawati Soekarno Putri merupakan tokoh bangsa yang patut dihormati, dan sekaligus tokoh sentral partai terbesar “peraih suara dan perolehan kursi pada pemilu legislatif 2014, 2019, dan ‘perolehan suara terbesar’ pada pemilu 2024”, maka Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tentunya cukup sekedar main mata, kepada Prabowo Subianto yang bakal menjadi Presiden RI.
Lalu karma politik pun bakal cepat terjadi kepada diri Jokowi, dan berdampak kehinaan kepada diri sang petugas partai, dan tidak mustahil berujung implikasinya sang eks presiden RI akan menjadi sosok pesakitan politik di tanah air.
Oleh sebab Jokowi yang tega khianati Megawati dan seluruh kader PDIP yang membesarkannya, bahkan berhasil menduduki kursi RI 1 untuk dua periode.
Jokowi tidak menyadari bahwa hubungan politik antara tokoh bangsa Megawati dengan Prabowo amat dekat dari sisi pandang analogi historis politik, karena kedekatan hubungan politik dan emosional keduanya, ditandai dengan Megawati dan Prabowo pernah menjadi pasangan pemilu pilpres di 2009.
Bisa jadi, tidak lama setelah pelantikan Prabowo 20 Oktober 2024 sebagai Presiden RI Jokowi bakal menjadi pesakitan sungguhan di meja hijau.
Adapun sinyal daripada karma kecil justru sudah mendera Jokowi, diantaranya adalah peta politik di tanah air, telah diwarnai:
1. Orang lingkar satu Jokowi diluar istana, sudah diberhentikan selaku ketua KPU. RI. oleh DKPP. Walau Jokowi, Pra putusan DKPP. Sudah berusaha mempengaruhi dengan pola memperlihatkan kedekatannya dengan Hasyim Ashari, Jokowi menjadi makmum/ jamaah kala Hasyim menjadi khotib sholat Iedul Adha di Masjid di Kota Semarang.
2. Projek TAPERA gagal, ditandai dengan pernyataan Prabowo, yang kelak akan “MENGKAJI ULANG PROGRAM TAPERA PADA SAAT KEPEMIMPINANNYA”.
3. Projek IKN cenderung GAGAL, sesuai sinyal dari Dasco orang dekat PS., bahwa program pemerintahan Prabowo bakal fokus justru diluar program IKN.
4. Usaha Jokowi berbaikan dengan Megawati dan Hasto Kristyanto, melalui metode konspirasi dengan KPK untuk melakukan moral pressure, terkait kasus Harun Masiku, namun pola politik kekuasaan ini kandas. Para tokoh PDIP tak bergeming. Bahkan melapor balik KPK.RI.
Selanjutnya, karena karma politik Jokowi terhadap Megawati dan para senioren dan seluruh kader partai PDIP.
Maka JOKOWI akan terhinakan SETELAH LENGSER, dan Jokowi bakal sosok yang digunjingkan keburukannya selama berkuasa, selain seorang penghianat partai dan sosok kacang lupa kulit.
Dan oleh sebab HISTORIS DIRINYA YANG BANYAK BERBOHONG kepada bangsa ini. Dan atas dasar bargaining politik antara PDIP.
Dengan Prabowo (Gerindra), tidak mustahil, pasca pelantikan 20 Oktober 2024. atas desakan para tokoh dan berbagai aksi publik, Presiden RI.
Prabowo akan menyerahkan SOAL “DELIK” TERKAIT TUDUHAN PUBLIK TERHADAP JOKOWI TENTANG PEMALSUAN ATAU PENGGUNAAN IJASAH PALSU KEPADA PIHAK APARATUR SANG BERWENANG, termasuk delik yang menyangkut Gibran dan Kaesang, serta Bobby menantunya , jika ada temuan terkait penyimpangan keuangan milik negara atau gratifikasi dan atau money laundry, ketika Jokowi berkuasa.
Alhasil terhadap semua tekanan politik bertubi-tubi dari banyak pihak, yang mengakibatkan banyak pribadi dan kelompok akan menjauhi Jokowi, serta merta beralih ke sosok yang lebih nyaman, karena besarnya bakal tuntutan kepada Jokowi dari rakyat yang merasa kecewa atas janji-janji bohong, akan menggema.
Oleh sebab hukum tidak mustahil dalam hitungan 6 bulan sejak 20 Oktober 2024, terhadap Jokowi dan keluarga bakal berhadapan dengan para aparatur penegak hukum yang sudah dibawah kendali Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan isu yang terbaik yang dapat menutupi kelemahan ekonomi dalam rangka pemerintahan transisi, adalah menyeret Jokowi berikut keluarganya kehadapan hukum, dan spesial Gibran tidak tertutup kemungkinan akan digantikan kedudukannya sebagai RI. 2 kepada sosok yang lebih layak dari partai PDIP.
Lalu Gibran sosok yang lemah, cukup dengan alasan klasik, akan istirahat atau diistirahatkan untuk lebih fokus menghadapi tuntutan dari pihak penyidik polri atau penyidik KPK dan atau tuntutan JPU. ***
