Kritik Jokowi soal HGU Investor 190 Tahun, Politikus PKS: IKN "For Sale"
Daftar Isi
Ia mengatakan, langkah itu menunjukan pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat. Sebab, penguasaan lahan diberikan begitu lama pada pengusaha.
“HGU diobal sampai 90 tahun, ini namanya IKN for sale. Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun. Itu pun belum banyak yang masuk,” ujar Mardani dalam keterangannya pada Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).
Baca juga: Jokowi Beri Izin Investor IKN Dapat HGU hingga 190 Tahun untuk 2 Siklus
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan, pemberian HGU sampai 190 tahun bahkan mirip dengan situasi Indonesia sebelum merdeka.
Padahal, pemerintahan Belanda dulu sangat hati-hati dalam memberikan izin lahan untuk usaha.
Politisi PDI-P: Presiden Terpilih Wajib Lanjutkan IKN
Artikel Kompas.id
Politisi PDI-P: Presiden Terpilih Wajib Lanjutkan IKN
"Penjajah Belanda saja sangat menjaga administrasi pertanahan. Peruntukannya mesti sesuai," kata Mardani.
Ia menyesalkan sikap Jokowi tersebut. Sebab, penggunaan lahan usaha mestinya memikirkan warga asli IKN.
"Seperti masyarakat adat, para petani, dan nelayan, aturan HGU dan HGB di IKN melegalkan monopoli tanah oleh pihak swasta. Bayangkan, pengusaha menguasai tanah sampai hampir dua abad," ujarnya.
Baca juga: Diteken Jokowi, Perpres IKN Atur Pemerintah Bisa Tunjuk Pelaku Usaha Pelopor untuk Bangun Nusantara1
Aturan itu disahkan setelah Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Dalam pasal 9 ayat (1) beleid tersebut, disampaikan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bisa memberikan jaminan kepastian jangka waktu atas hak tanah melalui siklus pertama.
Lalu, OIKN bisa kembali melakukan perpanjangan melalui siklus kedua.
Khusus HGU, pada siklus pertama diberi jangka waktu 95 tahun, begitu pun pada siklus kedua. Sehingga totalnya mencapai 190 tahun.
